Lembaga Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat (LPESM) menggelar diskusi “Road To Campus : Menakar Masa Depan Penyelesaian Konflik HTI di Riau” sekaligus Penandatanganan MoU antara LPESM sebagai bagian dari Koalisi LSM untuk Masyarakat dengan Sekolah Pascasarjana UNILAK, yang diadakan di Gedung C Sekolah Pascasarjana UNILAK, Kamis (24/8/2023). Dengan menghadirkan Narasumber  Rawa El Amady Dosen Pascasarjana Prodi Ilmu Lingkungan UNILAK dan Isnadi Esman Kepala Desa Bagan Melibur dengan dipandu oleh Moderator Miswadi. Tujuan kegiatan ini sebagai sarana bertukar pikiran dan pengalaman bagi insan akademis, praktisi, dan masyarakat untuk mendapatkan perspektif yang lebih beragam tentang konflik terkait Hutan Tanaman Industri (HTI) di Riau serta pilihan-pilihan penyelesaiannya.

Diskusi ini diawali dengan penantanganan MoU antara Lembaga LPESM oleh Woro Supartinah selaku Direktur  LPESM dan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (UNILAK), yang berisikan tentang kerjasama dalam hal penelitian tentang konflik  terkait HTI di  Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Jambi sebagai bagian dari wilayah kerja Koalisi LSM untuk Masyarakat.

“ Penelitian saya tentang konflik di Riau melalui pengamatan di media menunjukkan ada tren penurunan, namun bukan berarti bahwa konflik banyak yang terselesaikan. Ini terjadi lebih karena cakupan media terhadap isu atau berita konflik sedikit dan tidak mendalam. Selain itu, tidak ada media yang menindaklanjuti jika terjadi insiden/konflik di suatu tempat/wilayah. Dalam konflik terdapat pihak-pihak yang menjadi penyebab yakni pemerintah terutama yang korup dan otoriter, Perusahaan;  yang menyuap pejabat, mafia atau disebut juga kepala rombong, dan Tokoh adat palsu. Selain itu pengalaman saya dalam resolusi konflik menunjukkan pentingnya peran tekanan ke pasar, yang dapat membantu mempercepat penyelesaian konflik” jelas M Rawa ketika memaparkan materinya.

“Setali tiga uang dengan Pendapat Pak Rawa, saya juga berpendapat bahwa trend penurunan konflik HTI di Riau hanya di data dan tulisan di buku saja, contohnya tentang konflik Pulau Padang pada tahun 2009, dengan berbagai aksi jahit mulut di depan kantor DPR RI hingga tahun 2012 kami sudah melakukan di 240 aksi, namun konflik HTI ini seperti api dalam sekam, bukannya isunya mati namun kurang follow up isu baik secara langsung atau di media oleh masyarakat dan pemerintah ” ucap Isnadi dalam penyampaiannya.

Setelah penyampaian dari Narasumber acara diskusi publik ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta, mahasiswa yang hadir dari berbagai kampus di Pekanbaru ikut aktif bertanya terkait permasalahan Konflik HTI yang ada di Riau, seperti di Kabupaten Meranti, Rupat Bengkalis, serta konflik Hutan Adat yang ada di Kota Duri.

Diskusi publik ini menghadirkan perwakilan masyarakat Rupat yang sedang mengupayakan dan melindungi tanah serta kampung mereka dari aktivitas PT.SRL yang merusak gambut di pulau Rupat dan dihadiri langsung  oleh Tenaga Ahli Gubernur Riau Johny Setiawan Mundung; yang mendorong penggunaan skema Perhutanan Sosial sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan konflik. 

Pada kesempatan ini juga, LPESM meluncurkan buku “Kontestasi Ruang Hidup, Bunga Rampai Konflik HTI Di Indonesia”. Buku ini merupakan Upaya pendokumentasian berbagai konflik perusahaan Hutan Tanaman Industri di Indonesia yang berakar sejak masa orde baru.

Diskusi publik ini ditutup dengan closing statement oleh direktur LPESM, ia mengatakan bahwa diskusi ini menarik karena telah memunculkan beragam diskursus terkait konflik-konflik terkait HTI baik dari perspektif praktisi (pendamping), akademisi, dan juga masyarakat.

“Terima kasih kepada kampus UNILAK yang sudah memfasilitasi diskusi pada hari ini,  kepada narasumber dan audience yang mengikuti acara hingga akhir. Diskusi ini adalah awal, dan kami berharap ke depannya aka nada diskusi-diskusi lain yang dapat memperkaya khasanah pikir dan membantu dalam merancang upaya penyelesaian atas konflik-konflik yang masih berlangsung” tutup Woro.